Pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Di atas kertas, Anies yang secara track record dan citra publik begitu menjanjikan untuk jadi Presiden RI, nyatanya belum mampu meraih peruntungan di Pilpres kali ini. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Benarkah ini karena posisi Anies yang tak tegas melawan fabrikasi isu politik identitas yang kerap diarahkan padanya?
Menyebut isu politik identitas sebagai citra utama Anies Baswedan di Pilpres 2024 bukanlah tanpa alasan. Ia bahkan diberi julukan “Bapak Politik Identitas Indonesia”. Jelas bahwa julukan dan situasi ini merupakan ekses lanjutan dari Pilkada Jakarta 2017, di mana isu identitas menjadi salah satu kunci utamanya.
Persoalannya, Anies terlihat “menunggangi” isu ini dalam konteks mempertahankan relevansi politiknya agar selalu dipergunjingkan masyarakat. Alih-alih melawan fabrikasi isu serangan identitas – tak jarang yang menyebut Anies intoleran, terlalu dekat dengan kelompok Islam konservatif, dan lain sebagainya – Anies justru riding the waves dan memanfaatkan isu ini untuk meraih brand awareness masyarakat.
Padahal, kita tahu Anies adalah salah satu cendikiawan Muslim paling moderat di Indonesia. Bocoran kawat pemerintah Amerika Serikat yang dipublikasikan WikiLeaks memberikan deskripsi paling jelas soal ketokohan Anies yang moderat tersebut. Belum lagi kalau kita telusuri rekam jejak keluarga Anies, pun kiprah dan sumbangsihnya dalam dunia pendidikan Indonesia. Agaknya sulit untuk tak menyebut Anies sebetulnya sebagai tokoh keragaman.
Sayangnya, dalam salah satu kesempatan berbincang dengan PinterPolitik, Anies justru mengaku tak mau melawan fabrikasi isu tersebut secara frontal. Ia justru cenderung pragmatis dan memanfaatkannya agar namanya terus menghiasi ruang diskursus politik masyarakat.
Masalahnya, hal ini membuat Anies sebagai figur yang memiliki pengaruh besar dan diharapkan dapat merepresentasikan kepentingan mayoritas Indonesia, mungkin kehilangan simpati dari pemilih mayoritas yang cenderung moderat karena sikapnya yang tidak tegas dalam menanggapi isu-isu politik identitas.
Pemilih moderat di Indonesia, yang mencakup sebagian besar “silent majority”, seringkali mencari pemimpin yang mampu membawa stabilitas, menyatukan beragam kepentingan, dan menawarkan solusi konkret terhadap masalah-masalah nyata yang dihadapi masyarakat.
Dalam konteks politik identitas, pemilih moderat cenderung menghindari kandidat yang terlalu terlibat dalam politik identitas yang memecah belah masyarakat, dan lebih memilih pemimpin yang menunjukkan komitmen untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan di tengah-tengah keragaman.
Anies Baswedan, dengan tidak menunjukkan sikap yang tegas dalam menanggapi politik identitas, mungkin gagal memenangkan dukungan dari pemilih moderat yang mencari pemimpin yang inklusif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang mendesak.
Ketidakmampuannya untuk menarik simpati dari mayoritas moderat ini kemungkinan besar berdampak pada hasil Pilpres, di mana pemilih moderat memilih untuk mendukung kandidat lain yang lebih menawarkan stabilitas dan kesatuan dalam masyarakat.
“Kuburan” Politik Identitas
Setidaknya ada sejumlah teori dan analisis yang dapat dipakai untuk membantu memahami fenomena ini. Pertama dari kacamata teori identitas politik itu sendiri. Identitas politik merupakan faktor penting dalam pembentukan preferensi pemilih. Anies, sebagai tokoh dengan latar belakang dan identitas tertentu, menghadapi tantangan dalam memenangkan dukungan dari berbagai kelompok identitas.
Identitas agama, etnis, dan sosial-ekonomi dapat memainkan peran besar dalam menentukan pilihan pemilih. Dalam konteks Indonesia, identitas agama seringkali menjadi fokus utama dalam politik identitas.
Kemudian, dalam politik identitas, terdapat kecenderungan polarisasi yang kuat di mana pemilih cenderung memilih kandidat yang mewakili atau dianggap mewakili identitas mereka sendiri. Namun, ini juga dapat menyebabkan alienasi terhadap kandidat yang dianggap tidak mewakili identitas mereka.
Anies mungkin mengalami dampak dari polarisasi ini, di mana meskipun mendapat dukungan kuat dari sebagian kelompok identitas, dia juga bisa kehilangan dukungan dari kelompok lain yang merasa tidak terwakili. Masalahnya, kelompok yang tak suka terhadap politik identitas cenderung menjadi mayoritas di Indonesia. Mereka adalah silent majority, yang kebanyakan tak berkomentar di media sosial, tapi punya tatanan nilai dan kepercayaan akan hal tertentu.
Kelompok silent majority ini memiliki preferensi politik yang lebih moderat dan inklusif. Mereka mungkin cenderung menghindari isu politik identitas yang dianggap memecah belah masyarakat dan lebih memilih kandidat yang menawarkan solusi untuk masalah-masalah konkret yang dihadapi bangsa.
Dengan demikian, isu politik identitas yang diusung oleh Anies Baswedan mungkin tidak disukai oleh sebagian besar silent majority karena dianggap memperkeruh polarisasi dan memecah belah masyarakat.
Dalam konteks ini, isu politik identitas dapat menjadi senjata ganda bagi seorang kandidat. Meskipun dapat memperkuat basis dukungan tertentu, namun juga dapat mengurangi daya tarik di kalangan kelompok lain dan bahkan mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih substansial.
Memahami Pentingnya Silent Majority
Ada beberapa ahli yang telah mengemukakan pandangan mereka tentang efek politik identitas dalam konteks Indonesia dan mengapa isu politik identitas mungkin tidak disukai oleh sebagian besar silent majority.
Profesor Arief Budiman dari Universitas Indonesia misalnya telah berbicara tentang pentingnya memahami kompleksitas politik identitas di Indonesia. Menurutnya, meskipun identitas agama seringkali menjadi fokus dalam politik identitas di Indonesia, namun pemilih juga terpengaruh oleh identitas etnis, sosial-ekonomi, dan kultural.
Budiman menyoroti bahwa isu-isu identitas yang dipolitisasi secara berlebihan dapat memicu polarisasi dan konflik sosial yang merugikan bagi stabilitas negara. Dan lebih daripada itu, bagi orang-orang yang menyadari dan tak suka isu itu digunakan, mereka akan cenderung antipati terhadap kandidat yang memakai isu itu.
Ahli lain, Dr. Marcus Mietzner dari Australian National University telah menyoroti pentingnya silent majority dalam politik Indonesia. Menurutnya, kelompok mayoritas diam atau silent majority cenderung mencari stabilitas politik dan ekonomi, serta menilai kandidat berdasarkan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar memperkuat narasi politik identitas yang memecah belah.
Dengan demikian, strategi Anies yang tak mau melawan secara tegas fabrikasi isu-isu politik identitas yang diarahkannya memang secara langsung membuat namnya dipergunjingkan masyarakat. Namun, ia juga mengalami kerugian karena kampanye negatif yang menyerang dari sana-sini pada akhirnya merugikan peluang politiknya untuk meraih kekuasaan tertinggi. (S13)