JAKARTA, SELULAR.ID – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengatakan pihaknya masih mendalami kemungkinan predatory pricing atau jual rugi yang Starlink lakukan.
Seperti Selular beritakan sebelumnya, layanan internet satelit milik Elon Musk yakni Starlink, belum lama ini sudah beroperasi Indonesia.
Meski baru masuk ke Indonesia, Starlink berani memberikan potongan harga sebesar 40%.
Layanan yang awalnya mereka banderol Rp7,8 juta kini menjadi Rp4,68 juta.
Potongan harga ini berlaku untuk pembelian perangkat keras berupa antena dan router.
TONTON JUGA:
“Kita masih melihat itu ya, kita masih melihat apakah itu predatory pricing atau hanya sekadar promo di awal,” kata Usman, akhir pekan ini (24/5/2024).
“Mungkin hanya insentif untuk menarik pelanggan, tapi masih kita pantau,” sambungnya.
Baca juga: Kominfo Ungkap Nasib XL Axiata dan Smartfren Jika Merger
Usman juga menambahkan, pemerintah sebenarnya sudah memiliki undang-undang yang mengatur predatory pricing yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“Kalau Kominfo kan memberikan izin labuh, berhubungan dengan telekomunikasi, berhubungan dengan internal,” kata Usman Kansong.
“Yang kedua kita juga meminta melihat 3 hal, ada NOC atau Network Operation System, kemudian adanya customer service, kemudian harus ikut terhadap peraturan pajak di Indonesia.”
“Ini masih berproses, masih kita dalami apakah predatory pricing atau promo saja di awal,” sambungnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan hal yang sama bahwa pihaknya juga masih mendalami langkah dari Starlink yang melakukan diskon tersebut.
“Saya baru tahu Starlink melakukan diskon, jadi sekarang masih kami dalami ada langkah-langkah lain,” ungkap Usman Kansong.
“Tapi kalau mempengaruhi internet dalam negeri saya rasa tidak karena harganya masih cukup mahal, dibanding dengan perangkat broadband Indonesia,” lanjutnya.
Arif menambahkan, pihaknya juga berharap pemerintah memiliki perhatian khusus untuk pelaku internet Indonesia, dan menjadikan Starlink sebagai pilihan internet bagi masyarakat Indonesia tapi tidak sampai memonopoli pasar.
Baca juga: Pengamat: Izin Starlink Seharusnya Keluar Jika Sudah Ada NOC
“Harapannya kepada pemerintah supaya ada national interest terhadap produk-produk internet Indonesia, kita juga sudah lama beroperasi, jadi dijaga ekosistemnya,” jelas Usman Kansong.
“Ketika hadirnya teknologi baru seperti Starlink, dapat menjadi pelengkap pemerataan internet di Indonesia, bukan sebagai pemangsa dari eksisting operator yang sudah ada di Indonesia,” tandasnya.
Ikuti berita Selular.id di Google News
