JAKARTA, SELULAR.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut jika masyarakat Indonesia belum siap berhadapan dengan pemanfaatan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Padahal pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI semakin kencang di dunia termasuk Indonesia.
Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI Bambang Dwi Anggono mengungkapkan belum ada kesiapan masyarakat Indonesia terkait pemanfaatan AI.
“Kita harus melihat beberapa perspektif, dan apakah masyarakat sudah siap apa tidak, ternyata kita lihat masyarakat belum siap,” ujar Bambang dalam acara Intel AI Summit 2024, Kamis (30/5/2024).
Pemerintah melihat perlu adanya kebijakan yang ditentukan untuk menyikapi kemajuan pesat AI.
Apalagi, Indonesia memiliki kondisi yang luar biasa dan berdampak.
TONTON JUGA:
Per Januari 2024, Indonesia memiliki 278.700.000 lebih populasi dengan 353.300.000 lebih koneksi mobile.
Sementara untuk individu yang menggunakan internet mencapai 185.300.000 atau setara dengan 66,5% dari total penduduk.
Baca juga: Inovasi AI dan Aksesibilitas Jadi Topik Intel AI Summit 2024 di Indonesia
Adapun 40% dari nilai ekonomi digital di Asia Tenggara didatangkan dari Indonesia. Ekonomi digital Indonesia pun diprediksi akan semakin meningkat pada 2030 mendatang.
“Indonesia menjadi penyumbang ekonomi digital terbesar di ASEAN, kemudian penggunaan internetnya masif. Dari segi perhitungan usia, bahkan anak SD sudah pqkai HP dan manfaatkan teknologi AI. Peetanyaan selanjutnya, bagaimana pemerintah dapat membangun atmosfer yang sehat agar AI bisa tumbuh positif,” lanjut Bambang.
Pemerintah sendiri sudah melakukan antisipasi kemajuan teknologi AI sejak tahun 2008, ditandai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Disusul dengan UU Perlindungan Data Pribadi, UU Keterbukaan Informasi Publik, sampai ke Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia dan Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Etika Kecerdasan Buatan.
Secara umum, pemerintah hanya membangun fondasi. Namun, begitu masuk ke sektor aktivitas, semua tergantung dari pemakaian masing-masing individu.
Pemerintah di tiap-tiap lembaga juga memiliki kebijakan dalam menyikapi isu tersebut.
Baca juga: Smartfren Yakin ZTE Akan Ciptakan Teknologi AI Untuk Efisiensi Operasional
“Seperti OJK yang mengatur regulasi agar perbankan berjalan dengan baik, Kementerian Pariwisata agar seni berkembang. Tapi kita punya beberapa tantangan yang harus dihadapi,” ujarnya.
“Kemudian, siapa yang secara general bertanggung jawab tentang AI, apakah Kominfo? Kominfo siap untuk membantu sektor. Sejak 2016, Kominfo pun telah membentuk lembaga agar teknologi bertumbuh dengan baik dengan membentuk Direktoral Ekonomi Digital,” tandas Bambang.
