- Perwakilan Suku Awyu dan Suku Moi, Papua ke Jakarta untuk melanjutkan perjuangan mempertahankan tanah adat yang terancam jadi perkebunan sawit. Masyarakat adat menggugat pemerintah agar izin perkebunan sawit dicabut dan kasusnya sedang kasasi di Mahkamah Agung.
- Masyarakat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, sama-sama tengah terlibat gugatan hukum menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Gugatan keduanya kini sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung.
- Tigor Hutapea, tim kuasa hukum Suku Awyu dan Moi dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat meminta, Mahkamah Agung cermat memeriksa perkara gugatan Suku Awyu dan Moi, melihat kepentingan pelindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.
- Masyarakat Suku Awyu dan Moi jauh-jauh dari Papua datang ke Jakarta ini, karena tak rela wilayah adat mereka yang bakal jadi perkebunan sawit perusahaan. Mereka mendesak, Mahkamah Agung mendengar suara masyarakat adat.
Perwakilan Suku Awyu dan Suku Moy, Papua ke Jakarta untuk melanjutkan perjuangan mempertahankan tanah adat yang terancam jadi perkebunan sawit. Masyarakat adat menggugat pemerintah agar izin perusahaan perkebunan sawit dicabut dan kasusnya sedang kasasi di Mahkamah Agung.
“Kami bersama Suku Aywu. Kami melawan krisis keanekaragaman hayati. Selamatkan hutan adat dan Orang Papua. Papua bukan tanah kosong. Save Indegenous People. Save Indegenous Papuan’s Forest.” Begitu bunyi spanduk spanduk dan pamflet masyarakat Suku Awyu dan Suku Moi, di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat, 27 Mei lalu.
Dengan pakaian khas adat, pembela lingkungan hidup dari Awyu dan Moi ini mendatangi Mahkamah Agung. Mereka menggelar doa dan ritual adat di depan lembaga peradilan tertinggi itu, diiringi solidaritas mahasiswa Papua dan Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua. Koalisi ini antara lain terdiri dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Yayasan Pusaka, Greenpeace Indonesia, Satya Bumi, LBH Papua, Walhi Papua, Eknas Walhi, PILNet Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dan Perkumpulan HuMa.
Masyarakat Suku Awyu dan Moi jauh-jauh dari Papua datang ke Jakarta ini, karena tak rela wilayah adat mereka yang bakal jadi perkebunan sawit perusahaan. Mereka mendesak, Mahkamah Agung mendengar suara masyarakat adat.
“Kami datang menempuh jarak jauh, rumit, dan mahal dari Tanah Papua ke Jakarta, untuk meminta Mahkamah Agung memulihkan hak-hak kami yang dirampas dengan membatalkan izin perusahaan sawit yang tengah kami lawan ini,” kata Hendrikus Woro, pembela lingkungan hidup dari Suku Awyu.
Masyarakat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, sama-sama tengah terlibat gugatan hukum menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Gugatan keduanya kini sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung.
Hendrikus menggugat Pemerintah Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL). IAL mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektar, atau lebih dari setengah luas Jakarta, dan berada di hutan adat Marga Woro–bagian dari Suku Awyu.
Gugatan Hendrikus kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua. Kini, kasasi di Mahkamah Agung. Mereka menggantung harapan kepada Mahkamah Agung untuk mempertahankan hutan adat yang sudah menjadi warisan leluhur dan menghidupi mereka turun-temurun.
Guna mendukung perjuangan Suku Awyu dan Moi ini. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat pun membuat petisi di Change.org hingga 4 Juni ini sudah lebih 185 ribuan orang menandatanganinya.
Selain kasasi perkara IAL, sejumlah Masyarakat Adat Awyu juga tengah mengajukan kasasi atas gugatan PT Kartika Cipta Pratama (KCP) dan PT Megakarya Jaya Raya (MJR), dua perusahaan sawit yang juga sudah dan akan berekspansi di Boven Digoel. KCP dan MJR, sebelumnya kalah di PTUN Jakarta, mengajukan banding dan dimenangkan oleh hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.
“Kami sudah cukup lama was-was dengan rencana sawit di wilayah adat kami. Kami ingin membesarkan anak-anak kami melalui hasil alam. Sawit akan merusak hutan kami, kami menolaknya,” kata Rikarda Maa, perempuan adat Awyu.
Sub Suku Moi Sigin melawan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) yang akan menguasai 18.160 hektar hutan adat Moi Sigin untuk perkebunan sawit. Sebelumnya, SAS memegang konsesi seluas 40.000 hektar di Kabupaten Sorong.
Pada 2022, pemerintah pusat mencabut izin pelepasan kawasan hutan SAS, disusul pencabutan izin usaha. Tak terima dengan keputusan itu, SAS menggugat pemerintah ke PTUN Jakarta.
Sebelumnya, Bupati Sorong pada 2021 mencabut izin lokasi, izin lingkungan dan izin usaha SAS. Tindakan bupati ini disambut baik Masyarakat Suku Moi. Perusahaan menggugat dan membatalkan keputusan bupati.
Perwakilan Masyarakat Adat Moi Sigin pun melawan dengan mengajukan diri sebagai tergugat intervensi di PTUN Jakarta pada Desember 2023. Setelah hakim menolak gugatan itu awal Januari lalu, Masyarakat Adat Moi Sigin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 3 Mei 2024.
“Saya mendesak Mahkamah Agung memberikan keadilan hukum bagi kami masyarakat adat. Hutan adat adalah tempat kami berburu dan meramu sagu. Hutan adalah apotek bagi kami. Kebutuhan kami semua ada di hutan,” kata Fiktor Klafiu, perwakilan Masyarakat Adat Moi Sigin.
Keberadaan SAS, katanya, merugikan mereka. “Kalau hutan adat hilang, mau ke mana lagi kami pergi?”
Perusahaan sawit IAL dan SAS, katanya, bakal merusak hutan yang jadi sumber penghidupan, pangan, air, obat-obatan, budaya, dan pengetahuan Masyarakat Adat Awyu dan Moi. Hutan itu juga habitat bagi flora dan fauna endemik Papua seperti burung cenderawasih dan lain-lain, serta penyimpan cadangan karbon. Kalau sampai kedua perusahaan beroperasi, khawatir memicu deforestasi dan memperparah dampak krisis iklim di Tanah Air.
Tigor Hutapea, tim kuasa hukum Suku Awyu dan Moi dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat meminta, Mahkamah Agung cermat memeriksa perkara gugatan Suku Awyu dan Moi, melihat kepentingan pelindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.
“Juga mengeluarkan putusan kemenangan untuk Suku Awyu dan Moi. Majelis hakim, perlu mengedepankan keadilan lingkungan dan iklim, yang bisa berdampak bukan hanya ke Suku Awyu dan Moi juga masyarakat Indonesia,” katanya.
Suku Awyu dan Moi sudah melewati proses panjang demi mempertahankan hutan adat mereka. Meski putusan pengadilan yang mereka terima sebelumnya tak sesuai harapan, mereka tak berhenti menempuh langkah hukum. Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua pun mengajak publik terus menyuarakan dukungan terhadap perjuangan Suku Awyu dan Moi.
“Perjuangan Suku Awyu dan Moi adalah upaya terhormat demi hutan adat, demi hidup anak-cucu mereka hari ini dan masa depan. Secara tidak langsung kita semua,” kata Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye hutan Greenpeace Indonesia.
Pada Juni ini, kata Sekar, Mahkamah Agung Jakarta akan memutuskan kasus ini. Putusan ini, katanya, akan berpengaruh pada hak masyarakat adat di Papua ini.
Perempuan paling terdampak kalau hutan sebagai ruang hidup mereka hilang. Hubungan perempuan adat dengan hutan begitu erat. Hutan adalah ibu sekaligus penyedia segala, dari sumber pangan, air, obat-obatan, sampai budaya. Secara natural, perempuan membutuhkan air bersih untuk memenuhi kehidupan seperti saat persalinan atau menstruasi.
Lahan adat Marga Woro dan Suku Aywu, yang akan jadi perusahaan sawit ini, katanya, berada di hulu. Kalau hulu hancur, hilir pun akan ikut rusak.
“Kami mengajak publik mendukung perjuangan Suku Awyu dan Moi dan menyuarakan penyelamatan hutan Papua yang menjadi benteng kita menghadapi krisis iklim,” kata Sekar.
*****
Gugatan Izin Lingkungan Suku Awyu Mulai Sidang, Kuasa Hukum: Papua Bukan Tanah Kosong
