- Pekerjaan hijau atau green jobs terasa masih asing di telinga. Padahal pekerjaan hijau disebut akan menghasilkan peluang bisnis senilai 10 triliun dollar AS di tahun 2030 yang menciptakan 3,395 juta lapangan pekerjaan.
- Menyandang sebagai negara maju, negara ini perlu peta jalan pekerjaan hijau dalam mendukung Indonesia Emas 2045.
- Pengembangan green jobs sendiri perlu adanya terobosan di bidang apa saja, baik di bidang kebijakan dan regulasi, pendanaan dan insentif, teknologi dan juga sumber daya manusia.
- Masih ada tantangan yang masih perlu diprioritaskan, antara lain talenta lokal di bidang energi bersih masih sangat terbatas. Begitu pun kurangnya pendidikan di bidang vokasi dan universitas.
Pekerjaan hijau atau green jobs disebut akan menghasilkan peluang bisnis senilai 10 triliun dollar AS di tahun 2030. Selain itu, profesi hijau ini juga bisa menciptakan 3,395 juta lapangan pekerjaan.
Alih-alih memiliki peluang ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan angka yang cukup fantastis, namun tantangan yang dihadapi juga cukup besar.
Diantaranya yaitu masih rendahnya pemahaman tentang pekerjaan hijau dan tenaga hijau. Kebijakan dan peraturan yang mendukung juga belum terintegrasi dengan baik. Begitupun dengan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja hijau.
“Selain itu, panduan dan model pengembangan pekerjaan dan tenaga kerja hijau baik di tingkat nasional maupun daerah masih terbatas,” beber Vivit Dian Vitriani, Senior Advisor Policy Advice dan Partnership Innovation and Investment for Inclusive and Sustainable Economic Development (ISED) GIZ dalam diskusi mengenai peta jalan green jobs, di Jakarta, awal Juni lalu.
Tantangan lain, katanya, adalah terbatasnya peran asosiasi dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (Dudika) dalam ekosistem profesi hijau. Akses pendanaan dan intensif juga belum memadai, begitu pula dengan data dan informasi yang masih terbatas.
Menyandang sebagai negara maju, menurutnya, maka peta jalan pekerjaan hijau diperlukan. Sebab, Indonesia mempunyai kebijakan dan regulasi di berbagai sektor yang berpotensi menciptakan green jobs secara luas, hanya saja sifatnya masih sangat sektoral.
Lain sisi, negara ini juga sudah mempunyai peta panjang untuk Indonesia emas 2045. Namun, keterampilan yang diperlukan juga masih belum benar-benar dikembangkan.
“Pengembangan green jobs sendiri perlu adanya terobosan di bidang apa saja, baik di bidang kebijakan dan regulasi, pendanaan dan insentif, teknologi dan juga sumber daya manusia,” imbuhnya.
Agar pekerjaan hijau ini bisa terus berkelanjutan maka perlu juga investasi hijau. Untuk itu, ia berharap perumusan peta jalan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung pekerjaan hijau ini bisa menjadi salah satu katalis yang memberi arah pengembangan green jobs di Indonesia.
Baca : Peluang Pekerjaan Hijau Menarik bagi Mahasiswa di Tengah Ancaman Krisis Iklim
Meningkatkan Kualitas Hidup
Dalam definisinya pekerjaan hijau adalah pekerjaan yang berkontribusi dalam melestarikan dan atau memulihkan lingkungan, juga mempromosikan pekerjaan yang layak yang mempunyai tugas dan keterampilan khusus, serta menerapkan proses ramah lingkungan. Begitupun dengan jasa atau produk yang dihasilkan.
Pada kesempatan yang sama, Nur Hygiawati Rahayu, Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkapkan, istilah green jobs sebenarnya bukan hal yang baru. Konsep ini sudah ada sejak tahun 2007 yang direkomendasikan Internasional Labour Organization atau ILO.
Bagi Bappenas, green jobs menjadi bagian penting untuk pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan. Untuk itu, aspek lingkungan harus dilekatkan dalam setiap pembangunan.
Ia menilai, green jobs merupakan pekerjaan yang positif yang bisa memberikan konstribusi kepada individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya, kompetensinya, dan juga kepada republik ini.
Mengingat betapa pentingnya konsep green jobs ini, beberapa substansi peta jalan juga sudah dimasukkan dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029.
“Di rancangan teknokratik ini pula tertera bahwa pada tahun 2045 itu betul-betul penerapan ekonomi hijau,” jelas Yuke, panggilan akrabnya dalam diskusi yang diselenggarakan Koaksi Indonesia ini. Sehingga, nantinya bisa dijadikan landasan hukum.
Yuke berpandangan, hal itu penting dilakukan karena bagian dari upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, terlebih dampak perubahan iklim dalam beberapa dekade ini semakin dirasakan.
Untuk itu, inisiatif ini perlu terus didorong dan bisa memberikan manfaat dari sisi sosial, lingkungan dan ekonom, dan dalam perancangan dan pelaksanaannya juga diperlukan keterlibatan berbagai pihak.
“Pada masa transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan banyak komponen-komponen yang harus kita lakukan, salah satunya adalah pekerjaan hijau. Jadi, masih ada ruang dalam memperkuat RPJM ini,” tandasnya.
Baca juga : Konsekuensi Ekonomi dari Strategi Net Zero Emission Indonesia
Pembentukan Gugus Tugas
Menanggapi hal itu, Budiman R. Saragih, dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (KEBTKE) Kementerian ESDM mengatakan, adanya green jobs tidak hanya mendukung aspek lingkungan dan keberlanjutan, melainkan juga menyokong ketahanan dan kemandirian energi melalui pengembangan energi baru terbarukan.
Dalam implementasinya, ia berpendapat perlu dibentuk gugus tugas antar kementerian atau lembaga. Salah satu tujuannya yaitu untuk menyingkronkan data dan pelatihan green jobs.
Pandangan serupa juga disampaikan, Lutfhfi Ilham Ramdhani, selaku Koordinator Pengabdian Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Ia melihat, kolaborasi pentahelix stakholder perlu dioptimalkan.
Kemendikbudristek sendiri sudah memasukkan ekonomi hijau sebagai bagian dari salah satu dari lima fokus riset. Selain itu juga ekonomi biru, digital ekonomi, pariwisata, dan kemandirian kesehatan.
“Implementasi teknologi inovasi hijau yang kami hasilkan yang paling banyak yaitu penggunaan perahu dengan solar cell untuk nelayan,” ucapnya.
Sementara, Tri Agung Rooswiadji, Footprint Lead WWF-Indonesia mendorong, green jobs harus masuk dalam kebijakan sektor swasta. Dalam penerapan green jobs ini, WWF sendiri sudah mempunyai program One Planet City Challenge, salah satu yang akan dijadikan indikator penilaiannya yaitu penerapan green jobs.
Sedangkan, Adela Damika Putri, Program Associate New Energy Nexus menilai, masih ada tantangan yang masih perlu diprioritaskan, antara lain talenta lokal di bidang energi bersih masih sangat terbatas. Begitu pun kurangnya pendidikan di bidang vokasi dan universitas.
“Di Yogyakarta, dari 41 SMK Negeri belum ada yang menyediakan program energi bersih, di Bali pun sama, dari 177 SMK baru dua yang menyediakan teknologi energi bersih,” terangnya.
Selain itu, kesiapan dalam transisi energi dan memberikan safety net bagi pekerja yang terdampak juga masih kurang. Begitu pula dengan minimnya fasilitas riset untuk startup di clean energy, dan terbatasnya sumber pendanaan cleantech. (***)
Strategi Inklusif Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim
