- Perwakilan masyarakat Dairi, Sumatera Utara datang ke Jakarta, menyuarakan penolakan terhadap tambang seng di daerah mereka. Sekaligus, mereka ingin mengetuk hati Hakim Agung di Mahkamah Agung memutus gugatan mereka sesuai hari nurasi dan rasa keadilan.
- Masyarakat Dairi was-was kalau perusahaan tambang seng ini sampai beroperasi. Kini, perusahaan membangun fasilitas limbah seluas 34 hektar di lahan tidak stabil. Petani Dairi menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengeluarkan izin lingkungan. Gugatan itu dilayangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- PTUN Jakarta menyatakan persetujuan lingkungan DPM sah. Pada 24 Juli 2023, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta memutuskan persetujuan lingkungan perusahaan tidak sah. Kini, kasus berproses di Mahkamah Agung.
- Rohani Manalu dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) menyebut, saat ini mereka berhadapan dua persoalan besar di Dairi. Pertama, perusahaan tambang yang akan eksplorasi. Kedua, munculnya klaim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang areal desa terindikasi masuk kawasan hutan.
“Warga Dairi menanti keputusan yang adil, majelis hakim mahkamah agung RI tegakkan keadilan demi masa depan warga.” Begitu bunyi salah satu spanduk yang dibawa warga Dairi, Sumatera Utara, saat aksi di depan Gedung Mahkamah Agung di Jalan merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, 6 Agustus lalu.
Hari itu, perwakilan masyarakat Dairi mendesak peradilan tertinggi di Indonesia itu memberikan keputusan dengan adil dan berdasar hati nurani.
Ribuan kilometer perwakilan warga Dairi ini datang ke Jakarta, berjuang, demi tanah tempat mereka hidup tak jadi tambang seng.
Layasna Brubrutu, warga Dairi menaruh harapan besar kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar menetapkan keputusan seadil-adilnya demi kepentingan masyarakat Dairi yang terancam operasi perusahaan tambang seng, PT Dairi Prima Mineral (DPM).
Tempatnya bermukim kini sudah ditempati leluhurnya sejak 1940. Rumahnya tidak jauh dari konsesi tambang DPM.
Perempuan 36 tahun ini khawatir perkebunan yang sudah menjadi tulang punggung keluarga rusak kalau ada tambang. Dia was-was, lahan subur rentan incaran para investor.
Padahal, katanya, tanpa iming-iming kesejahteraan dari perusahaan tambang seng itu dia sudah sejahtera hidup dari bertani coklat, kemiri, manggis, durian, kopi, dan jagung.
“Hasil dari jagung saja sekali musim bisa dapat 10 ton. Bila dirupiahkan bisa Rp40 juta,” kata Layasna.
Dia rela datang jauh-jauh dari tanah kelahirannya ke Jakarta hanya ingin menyuarakan dan mengetuk hati majelis hakim. Dia rela meninggalkan pekerjaan, suami dan anak-anak di rumah.
Senada Barisman Hasugian, warga Dairi juga ikut aksi. Dia khawatir kalau perusahaan beroperasi makin mengacaukan tanaman pertanian maupun perkebunan warga.
DPM memperoleh konsesi seluas 22.030 hektar dengan 18.170 hektar berada di kawasan hutan lindung.
Perusahaan membangun fasilitas limbah seluas 34 hektar di lahan tidak stabil. Selain rentan hujan lebat dan tanah longsor, bendungan tailing untuk menampung limbah beracun tambang ini berada di atas kompleks patahan yang menghasilkan gempa berkekuatan 9,1 skala ricther. Ia mengacu pada kajian ilmuan Universitas Stanford, Richard Meehan, yang sudah mempelajari bendungan selama lebih dari 40 tahun.
Atas dasar itu, katanya, petani Dairi menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengeluarkan izin lingkungan. KLHK mengeluarkan SK No. 854/2022 tentang kelayakan lingkungan hidup DPM. Gugatan itu dilayangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. PTUN Jakarta menyatakan persetujuan lingkungan DPM sah.
Pada 24 Juli 2023, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta memutuskan persetujuan lingkungan perusahaan tidak sah. Kini, kasus berproses di Mahkamah Agung.
Masyarakat, katanya, berupaya mempertahankan ruang hidup mereka. Selama nyawa masih di kandung badan, dia akan terus berjuang.
“Sekarang mereka sudah meminjam dana dari Tiongkok. Mangkanya waktu itu kami juga aksi di depan Kedubes Tiongkok,” katanya.
Dia tak mau bencana maupun tragedi buruk mereka alami.
“Kami tidak seingin-inginnya halaman rumah akan rusak. Contoh seperti banjir bandang. Bocor limbah juga sudah pernah kami alami.”
Barisman meminta majelis hakim agung mendengarkan keluhan mereka.
“Kami hargai tanah kami, kami petani, kami harus pertahankan itu tanah kami, jangan dirusak dengan hadirnya perusahaan,” kata Parulian Boru Tambunan kepada Mongabay, 5 Agustus lalu.
Sebelum ke Jakarta, Parulian dari pintu ke pintu dengan sepeda motor, mendatangi rumah-rumah penduduk di beberapa desa di Dairi untuk menyampaikan keresahan dan mengumpulkan tanda tangan petisi.
“Itulah saya cerita sama kawan, sebentar lagi akan beroperasi perusahaannya karena sudah dapat pinjaman, kita takut. Kita sama-sama menolak jika perusahaan tambang datang, air kita akan hilang,” ceritanya.
Selama ini, mereka hidup dan berkebun dan bertani. “Siapa bilang pertanian bisa sejajar dengan tambang. Itu tidak bisa sejajar, karena pertambangan itu merusak.”
Parulian punya kebun dengan tanaman jengkol, kemiri, kelapa, durian, coklat, dan padi. Hasil pertanian itu, katanya, mampu memenuhi kebutuhan harian dan menyekolahkan delapan anaknya hingga lulus.
“Kami tidak mau kehilangan tanah dan air kami. Memang perjuangan kami masih panjang, tapi kami akan terus berjuang.”
Parulian trauma setelah melihat bencana alam dan kerusakan lingkungan yang terjadi dampak tambang di daerah lain. Di desanya, juga pernah banjir bandang hingga memakan korban jiwa.
“Kami takut. Jangan sampai karena masuknya perusahaan ini, air yang kami gunakan tercemar. Kami harus membeli air,” katanya.
Ketika perusahaan mau masuk, dia tidak dapat sosialisasi atau kabar soal itu. Dia baru tahu setelah perusahaan akan beroperasi dan tiba-tiba ada tapal batas dari KLHK di beberapa titik.
”Lebih baik sekarang kita perjuangkan, jangan sampai nanti kita beli air dari luar.”
Judianto Simanjuntak, Kuasa Hukum warga Dairi menjelaskan, gugatan kasasi berkaitan dengan keselamatan hidup yang terancam aktivitas tambang seng dan timah hitam DPM.
Dairi merupakan kawasan yang rawan gempa karena dilalui tiga jalur patahan, yakni patahan Toru, Renun dan Angkola. Jadi, tidak layak ditambang karena dapat membahayakan keselamatan warga di sekitar lokasi.
PTTUN, katanya, membuat kekeliruan fatal yang menyatakan DPM sudah melalui prosedur yang benar. Faktanya, penerbitan persetujuan lingkungan berupa dokumen kelayakan lingkungan hidup tak melibatkan masyarakat terdampak secara langsung. Atas dasar itulah, warga Dairi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Gugatan kasasi yang diajukan warga Dairi terdaftar dengan nomor perkara 277 K/TUN/LH/2024 . Menurut situs web Mahkamah Agung, perkara dengan nomor ini berada dalam tahap pemeriksaan oleh majelis.
Belum selesai, muncul masalah baru
Tak hanya tambang yang menjadi kekhawatiran warga, pematokan dari KLHK pun membuat mereka was-was.
“KLHK memasang patok dan plang bertulisan tanah ini milik Koperasi Kenegerian Lae Njuhar di ladang dan pemukiman warga yang sudah hidup di situ puluhan tahun,” kata Layasna.
Ada dugaan lembar tanda tangan dipalsukan. Saat kami cek, isinya ada nama anak-anak hingga orang yang sudah meninggal. Warga sudah menanyakan hal itu langsung ke aparat desa belum dapat jawaban memuaskan.
“Kami takut kehilangan kampung kami. Kami takut bagaimana nanti hak ahli waris yang diberikan nenek moyang kepada kami.”
Rohani Manalu dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) menyebut, saat ini mereka berhadapan dua persoalan besar di Dairi. Pertama, perusahaan tambang yang akan eksplorasi. Kedua, munculnya klaim dari KLHK tentang areal desa terindikasi masuk kawasan hutan.
Rohani mengatakan, sudah melewati jalan panjang mempertahankan ruang hidup di Dairi. YDPK juga riset bagaimana sumber air masyarakat di sekitar areal tambang, termasuk kajian geologi dan hidrologi.
Dairi, katanya, tidak butuh perusahaan tambang, karena perekonomian warga dominan sektor pertanian.
Klaim KHLK juga ancaman tersendiri. Kini, mereka harus membuat titik koordinat, menuliskan sejarah perkampungan dan lain-lain.
“Kita menghadapi potensi daya rusak tambang, dan dikejutkan klaim sepihak KLHK. Tercatat sekitar 11 desa yang didampingi ini masuk kawasan hutan lindung, bahkan fasilitas publik sekolah dasar masuk ke dalam kawasan hutan lindung.”
“Warga yang sudah punya sertifikat bahkan tanahnya teriindikasi masuk kawasan lindung, jadi ini pekerjaan berat.”
Uli Arta Siagian dari Walhi Nasional menyebut, pengukuhan kawasan hutan negara di Dairi dampak dari implementasi UU Cipta Kerja yang memandatkan pengukuhan hutan selesai sampai 100% dalam tempo singkat.
“Percepatan pengukuhan kawasan hutan tanpa diikuti koreksi proses pengukuhan kawasan hutan sebelumnya hanya akan melanggar azas domein verklaring atau azas yang berlaku di zaman kolonial Belanda,” katanya.
*******
