- Masa relaksasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berjalan selama setahun untuk kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, dipastikan tidak akan diperpanjang lagi
- Mulai 1 Januari 2025, kebijakan PIT dijanjikan akan mulai dijalankan dan berlaku di seluruh Indonesia. Sisa waktu yang tersisa sekarang, akan dimanfaatkan untuk menyiapkan sebaik mungkin seluruh sarana dan prasarana yang diperlukan
- Persiapan itu, mencakup perbaikan regulasi, utamanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP). Lalu, persiapan tentang masalah kuota tangkapan ikan. Terakhir, adalah persiapan sarana dan prasarana seperti pelabuhan perikanan
- Penerapan modeling pada zona 03 di Maluku, adalah proses bisnis dari hulu ke hilir. Melalui modeling, ikan yang ditangkap di Zona 03 akan didaratkan di Zona 03 dan selanjutnya diproses untuk ekspor langsung atau dipasarkan domestik
Akhir 2024 dijanjikan akan menjadi waktu terakhir masa relaksasi penundaan kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota. Mulai 1 Januari 2025, PIT akan resmi diberlakukan di seluruh Indonesia.
Sisa waktu yang tersisa sekitar lima bulan, akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh KKP untuk terus mematangkan proses persiapan. Termasuk, bagaimana menuntaskan penentuan kuota tangkapan ikan bagi kapal-kapal yang sudah mendapatkan izin pada wilayah perairan terpilih.
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mochamad Idnillah memaparkan, ada tiga fokus persiapan yang dilakukan KKP menjelang diterapkannya PIT. Salah satunya, adalah perbaikan beberapa regulasi untuk menyempurnakan proses penerapan nanti.
Persiapan tersebut menjadi penting, karena ada perbaikan regulasi, beberapa di antaranya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP). Perbaikan tersebut akan bisa memperbaiki untuk modeling dan kendala apa yang dihadapi.
Kedua, adalah persiapan berkaitan dengan masalah kuota tangkapan ikan. Persiapan ini menjadi yang utama, karena menjadi pokok dari kebijakan PIT. Saat ini, KKP masih melakukan penghitungan kuota, terutama untuk kapal-kapal eksisting dan investasi baru.
“Mungkin perlu diketahui, potensi ini berdasarkan dari Komnas Kajiskan, di mana dasar utamanya ini dari hasil tangkapan ikan yang didaratkan,” ungkapnya menyebut dasar penghitungan kuota dengan merujuk kepada hasil penghitungan dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan.
Penghitungan tersebut, dilakukan dengan melibatkan data yang valid dari pencatatan hasil tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan. Validasi itu dilakukan sejak metode pascaproduksi mulai dijalankan pada Juni 2023 atau setahun yang lalu.
Baca : Resmi, 1 Januari 2024 Penangkapan Ikan Terukur Dimulai
Sejak metode tersebut diterapkan, pencatatan yang selama ini belum valid, mengalami perbaikan karena semua hasil tangkapan dicatat secara rinci, berdasarkan jenisnya, volume tangkapan, harga yang berlaku, dan prinsip ketertelusuran ikan.
Validasi tersebut kemudian menjadi data rujukan untuk penentuan besaran kuota yang bisa diberikan kepada setiap kapal perikanan yang sudah mendapatkan perizinan. Jadi, kuota akan diberikan menyesuaikan dengan hasil tangkapan yang bisa didapat oleh setiap kapal.
Mochamad menyebutkan, walau saat ini sudah ada angka sebanyak 12,01 juta ton potensi ikan yang diterbitkan oleh Komnas Kajiskan pada 2022, namun diperlukan validasi lebih akurat melalui penghitungan pascaproduksi. Diharapkan, saat PIT diberlakukan, data yang ada sudah valid.
“Kuota bisa kita laksanakan karena dari dasar pascaproduksi yang sudah kita lakukan,” tegasnya.
Persiapan berikutnya sedang dalam tahap finalisasi, adalah sarana dan prasarana (sarpras) seperti pelabuhan perikanan. Kekurangan tersebut menjadi salah satu alasan kenapa PIT mengalami relaksasi dari rencana diterapkan pada 1 Januari 2024 menjadi 1 Januari 2025.
Tahapan persiapan tersebut, dilakukan dengan memperbaiki fasilitas pelabuhan perikanan di lokasi PIT dengan memakai dana pinjaman hibah luar negeri (PHLN) dan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).
Proses persiapan ini, termasuk juga dengan menerapkan modeling PIT pada dua lokasi terpilih yang dinilai sudah siap menerapkan PIT. Keduanya ada di Provinsi Maluku dengan Laut Arafura sebagai pusat penangkapan ikan.
Mochamad menyebutkan hal berikut yang disiapkan, adalah sumber daya manusia (SDM). Persiapan itu mencakup SDM di darat dan laut, terutama di laut dengan awak kapal perikanan (AKP). Selama ini, kendala utama dari operasional kapal perikanan, adalah AKP yang memiliki keahlian dan sertifikasi.
“Selama ini, ABK (anak buah kapal) peminatnya kurang. Mungkin karena ABK adalah profesi yang pendapatannya bergantung pada bagi hasil. Jadi, semakin banyak yang ragu untuk menjadi ABK, dan itu memengaruhi suplai ABK untuk kapal perikanan,” terangnya.
Baca juga : Benarkah Penangkapan Ikan Terukur Bersinergi di Pelabuhan Perikanan?
Tentang uji coba modeling PIT di Maluku, dia mengatakan kalau itu dilakukan di pelabuhan perikanan (PP) di Tual, milik PT Samudera Indonesia Sejahtera (PT SIS) dan PP Benjina yang dimiliki PT Industri Perikanan Arafura (PT IPA).
Modeling PIT sendiri adalah melaksanakan kerja sama bisnis pada zona 03 PIT dan berpusat di Maluku. Semula, ikan yang ditangkap di Zona 03, hanya transit di PP Dobo lalu diangkut ke pulau Jawa, atau langsung diangkut ke pulau Jawa.
Namun, dengan modeling itu berubah menjadi ikan yang ditangkap di Zona 03 kemudian akan didaratkan di Zona 03 dan selanjutnya diproses untuk ekspor langsung atau dipasarkan domestik. Proses bisnis tersebut menjadi bagian dari hulu ke hilir.
Pada bagian hulu, sebanyak 187 kapal telah menambah pelabuhan pangkalan di PP Tual dan PP PP Benjina. Lalu, pada 30 Juni 2024 sebanyak 4 unit Kapal Juwana telah pindah pangkalan dari Dobo ke Benjina.
Pada bagian hilir, sudah terjadi dua kali pengiriman ikan dari Tual ke Jakarta, dan sudah berjalan proses Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk penyimpanan gudang beku dalam rangka memperoleh sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) berkapasitas 1.500 ton, dan saat ini terpakai 138 ton.
Mochamad memaparkan, selama semester 1 2024, KKP berhasil menerbitkan izin sebanyak 2.605 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), 6.167 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan 469 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
Direktur Jenderal PDSPKP KKP Budi Sulistiyo pada kesempatan sebelumnya menjelaskan kalau ujicoba modeling PIT adalah kebijakan yang mengintegrasikan hulu (penangkapan) dengan hilir (pengolahan dan pemasaran).
Kebijakan itu berguna untuk menumbuhkan ekonomi di wilayah produsen melalui efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan, menjaga mutu hasil tangkapan, penanganan dan pengolahan produk, serta distribusi dan pemasaran, diharapkan akan memberikan efek ganda (multiplier effect) untuk pertumbuhan ekonomi lokal.
Integrasi tersebut dinilai sudah menunjukkan hal positif, karena mutu ikan berproses lebih baik dibandingkan saat nelayan langsung mendaratkan ikan ke pulau Jawa. Melalui integrasi, produk ikan didominasi oleh mutu grade A (46,67 persen) dan grade B (45,62 persen), sedangkan yang pecah perut (PP) hanya 7,71 persen
“Saat dikirim langsung ke Jawa, ikan yang pecah perut atau rusak dapat mencapai lebih dari 30 persen,” terangnya.
Baca juga : Penangkapan Ikan Terukur Menyulitkan Nelayan Kecil Maluku Utara?
Menurutnya, terjadinya peningkatan kualitas ikan karena jarak dan waktu semakin pendek, dan ada fasiiltas sarpras pendingin dalam pengangkutan. Untuk itu, dilakukan bimbingan teknis dan pendampingan bagi para nelayan terkait cara penangkapan dan penanganan ikan yang baik di atas kapal.
Kemudian, dari sisi pemasaran, pihaknya juga mengupayakan pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan akses pasar melalui promosi dan temu bisnis dengan para pembeli (buyers) di negara tujuan ekspor.
Optimalisasi Potensi
Berkaitan dengan modeling PIT yang dijalankan di Tual, KKP memastikan bahwa telah terbangun kemitraan antara nelayan, dengan pengolah dan pembeli ikan melalui mekanisme business to business (B2B).
“Sebagai contoh, ikan yang keluar dari Tual dikirim ke Surabaya atau Jakarta dan dipastikan telah ada pembelinya,” urainya.
Lalu, Budi juga memastikan kalau pihaknya sudah memfasilitasi kerja sama antara pemilik ikan (nelayan) dengan pemilik tempat penyimpanan (cold storage) dan Unit Pengolahan Ikan (UPI). Juga, memfasilitasi kerja sama dengan penyedia kapal angkut atau penyedia layanan jasa logistik, khususnya shipping line dan container provider.
Juga, tak kalah pentingnya, dia menyebut kalau pihaknya juga sudah melakukan konsolidasi muatan sesuai kapasitas yang dibutuhkan agar dapat dibawa dari Tual ke wilayah industri dan konsumen di pulau Jawa atau langsung menuju pasar ekspor.
Upaya lainnya, adalah dengan menggelar bimbingan teknis cara pengolahan yang baik, dan penanganan mutu ikan bagi UPI. Termasuk peningkatan kompetensi para pegawai lokal, sehingga UPI tersebut memiliki SKP dan HACCP.
Cara tersebut diyakini akan bisa memberikan jaminan terhadap produk yang dihasilkan atas mutu dan keamanan pangan sesuai dengan standar pasar, baik pasar domestik maupun ekspor. Tegasnya, KKP akan bergerak secara harmonis dan terus berupaya agar modeling berjalan optimal.
Selain menyiapkan dari sisi bisnis, modeling PIT juga menjadi ajang persiapan akhir untuk penerapan sistem jaminan mutu. Sistem tersebut disiapkan untuk diterapkan di zona 03 yang meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718, 715, dan 714.
Baca juga : Koral: Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Memperburuk Kehidupan Nelayan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) KKP Ishartini menjelaskan bahwa sistem yang dijalankan tersebut akan menjamin bahwa ikan yang ditangkap dan diolah bisa terjaga kualitas mutunya.
“Jangan sampai terjadi penurunan mutu,” ucapnya.
Agar PIT bisa berjalan baik, salah satu instrumen penting dalam pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) adalah surveillance. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai konsistensi UPI dalam penerapan SJMKHP.
Selama proses surveillance dilakukan, pengecekan akan mencakup keseluruhan elemen seperti persyaratan dasar Good Manufacturing Practices/Standard Sanitation Operational Procedure (GMP/SSOP), dan HACCP.
Termasuk, dengan mengecek hasil monitoring internal atau own check, dan hasil pengendalian supplier/miniplant sebagai pemasok di UPI.
Tanpa surveillance, penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan Produk Perikanan Ekspor (SKIPP Ekspor) tidak akan pernah bisa dilakukan. Hal itu, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sangat penting dan semua UPT harus bisa secara rutin melaksanakan surveillance ke UPI
“Jadi hasil surveillance menjadi salah satu dasar penerbitan SKIPP,” tegasnya.
Pada awal Juni 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menetapkan Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru di Maluku sebagai lokasi modeling PIT. Pelaksanaan modeling ini melibatkan 187 kapal perikanan asal Pantai Utara (Pantura) yang beroperasi di WPPNRI 718.
Kegiatan perikanan pada pelaksanaan modeling PIT di Tual akan berpusat di PP Tual dan PP Nusantara Tual sebagai penyangga kegiatan administrasi perizinan kapal perikanan. Sedangkan di Kepulauan Aru akan dipusatkan di PP Benjina.
Kegiatan modeling PIT diharapkan akan bisa meningkatkan pertumbuhan industri perikanan hingga 5-6 kali dari sekarang. Harapan itu didasarkan pada fakta bahwa produksi dilakukan di Tual, hingga pengembangan, dan pengolahannya dilakukan di pulau yang sama.
“Tenaga kerjanya juga bisa diambil dari sini, sehingga nanti multiplier effect-nya besar sekali. Itu harapannya,” jelasnya.
Penerapan modeling PIT akan manjalankan prinsip-prinsip penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ekosistem bisnis perikanan hulu hilir. Pihaknya sudah menyiapkan berbagai infrastruktur seperti sistem pengawasan pergerakan kapal berbasis satelit, aplikasi e-PIT, penguatan SDM, dan ekosistem industri hilir perikanan.
“Ini (PIT) belum 100 persen dijalankan, tapi ini kita mulai dengan baik. Supaya ini nanti harapan saya ekonomi akan tumbuh, dan syukur-syukur bisa naik terus,” ujarnya.
Dia juga berulang kali dalam berbagai kesempatan selalu meyakinkan banyak pihak bahwa pelaksanaan PIT akan memberikan banyak keistimewaan dan mendorong pemberdayaan nelayan kecil. Pelaksanaan PIT menerapkan prinsip-prinsip penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ekosistem bisnis perikanan hulu hilir.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Dijen Perikanan Tangkap TB Haeru Rahayu menambahkan, implementasi modeling bertujuan menghubungkan sektor hulu, yaitu penangkapan, dengan hilir, yaitu pengolahan dan pemasaran.
Kemudian, mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi penangkapan ikan, menjaga mutu ikan hasil tangkapan dan memperkuat hilirisasi produk, serta memberikan mutliplier effect untuk ekonomi lokal.
Melalui penerapan modeling PIT, produksi tangkapan diproyeksikan bisa meningkat lagi hingga mencapai estimasi 4.578 ton per bulan, dengan nilai transaksi sebesar Rp48,4 miliar, dan penyerapan tenaga kerja yang diutamakan untuk masyarakat lokal.
“Peningkatan aktivitas perikanan akan memperluas kesempatan ekspor langsung hasil perikanan dari Maluku,” pungkasnya. (***)
Catatan Akhir Tahun: Mengukur Kesiapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
