Teknologi.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan klarifikasi mengenai kabar kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melibatkan sekitar 6 juta nomor, termasuk miliknya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Jokowi mengatakan bahwa dia telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kementerian Keuangan untuk segera menangani masalah ini, bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Iya saya sudah memerintahkan Kominfo [Kementerian Komunikasi dan Informasi] maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN [Badan Siber Sandi Nasional] untuk memitigasi secepatnya,” kata Jokowi.
Dalam pernyataannya di Depan gerbang tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Jokowi menjelaskan bahwa kebocoran ini kemungkinan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan password dan penyimpanan data yang tersebar di berbagai tempat. Hal ini memberikan celah bagi hacker untuk meretas data tersebut.
“Karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk,” ujar Jokowi.
Baca juga: Berulah Lagi, Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP Seharga Rp 150 Juta, Ada Punya Jokowi
Sebelumnya, dilaporkan bahwa terjadi kebocoran data besar-besaran di Indonesia. Sekitar 6 juta data NPWP dilaporkan telah bocor dan dijual di Breach Forum. Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, mengungkapkan bahwa data yang bocor mencakup NPWP milik pejabat negara, termasuk Presiden Joko Widodo, anak-anaknya, serta beberapa menteri seperti Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi.
“Data yang bocor meliputi NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan email,” kata Teguh melalui akun X-nya, seperti dikutip pada Rabu (18/9/2024).
Dia juga mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 10 ribu sampel data pribadi dalam kebocoran ini, yang mencakup informasi seperti nama, alamat, serta wilayah administratif.
Teguh menambahkan bahwa penjual data ini adalah akun dengan nama Bjorka, yang sebelumnya dikenal karena diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
