ERA.id – Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang berlangsung sejak siang tadi di Jakarta, Senin (17/2/2025). Mereka menunut berbagai hal.
Diantaranya mendesak pembatalan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan, RUU Polri, dan RUU TNI.
Koorpus BEM SI Kerakyatan Satria Naufal mengatakan, lewat RUU Kejaksaan, Jaksa ingin memperkuat hak imunitasnya.
“Hak imunitas ini sebelumnya sudah diatur dalam UU Kejaksaan yang berlaku saat ini. Rencana revisi terhadap berbagai UU tersebut berbahaya dan menyimpang dari prinsip persamaan di hadapan hukum karena harusnya semua warga dan aparat negara tidak boleh mendapatkan imunitas itu,” katanya, Senin (17/2/2025).
Sementara polisi ingin memperluas kewenangan lebih agar dapat melakukan kontrol hingga pemblokiran terhadap konten-konten dalam media sosial melalui RUU Polri.
“Sementara rencana revisi UU TNI akan memberi ruang untuk militer masuk kembali dalam penegakan hukum seperti masa lalu. Padahal, hingga saaat ini militer belum tunduk pada peradilan umum, dan lagi-lagi kondisi tersebut sangat berbahaya untuk demokrasi,” kata Naufal.
Selain itu, gerakan mahasiswa juga menuntut agar multifungsi ABRI dicabut. Dia menilai, belakangan banyak anggota TNI-Polri aktif yang menduduki jabatan sipil.
“Hal ini jelas menyalahi demokrasi dan menyimpang dari tugas pokok mereka sebagaimana di atur dalam Undang-Undang,” ucapnya.
Dia menegaskan, aksi Indonesia Gelap merupakan bentuk perlawanan mahasiwa terhadap berbagai kebijakan yang semakin tak berlandasan keadilan bagi rakyat.
“Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Terkait anggaran pendidikan, sambung Satria, pemangkasan dinilai mahasiswa akan menyebabkan ketimpangan akses dan penurunan kualitas. Padahal sektor ini harusnya jadi hak yang paling mendasar bagi seluruh rakyat.
“Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya. Selain itu Mahasiswa meminta untuk melakukan evaluasi Proyek Strategis Nasional bermasalah hingga penolakan revisi UU Minerba,” tegasnya.
