ERA.id – Komisi Perlindungan Informasi Pribadi (PIPC) Korea Selatan menemukan fakta mengejutkan tentang aplikasi kecerdasan buatan China, DeepSeek. PIPC menemukan bahwa data pengguna DeepSeek terkoneksi ke ByteDance.
“Kami menemukan bahwa data pengguna DeepSeek bocor ke ByteDance. Ketika pengguna mengakses DeepSeek, informasi mereka juga diteruskan ke ByteDance,” demikian pernyataan itu, dikutip JongAng Daily, Senin (17/2/2025).
Temuan tersebut merupakan hasil penyelidikann PIPC terkait kebijakan keamanan dat DeepSeek setelah sejumlah lembaga pemerintahana dan perusahaan swasta memblokir layanan itu.
Namun dalam laporan itu, komisi tersebut tidak memberikan keterangan secara rinci terkait jenis data yang diduga bocor ke ByteDance. Pihaknya hanya menyatakan membutuhkan Waktu untuk proses tersebut.
“Kami memutuskan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki layanan DeepSeek,” katanya.
“Untuk mencegah penyebaran kekhawatiran lebih lanjut, kami merekomendasikan agar DeepSeek menghentikan sementara layanannya di Korea sambil melakukan penyesuaian yang diperlukan,” sambungnya.
Sejak instruksi larangan dari pemerintah dan penyelidikan dilakukan, DeepSeek sudah tidak bisa ditemukan di App Store iOS atau Google Play untuk pengguna di Korea Selatan. Namun sejumlah apengguna yang berada di luar negeri masih bisa mengunduhnya.
“Komisi sedang dalam tahap penyelidikan apakah DeepSeek menimbulkan bahaya. Larangan skala penuh dapat menjadi kontroversial sebelum tanggung jawabnya ditetapkan secara resmi,” tegas PIPC.
Lebih lanjut, regulator berharap dapat menyelesaikan penyelidikannya lebih cepat daripada penyelidikan gabungannya terhadap manajemen data OpenAI, Google, dan Microsoft tahun lalu, yang memakan waktu lima bulan.
Selain itu, komisi tersebut juga berupaya merevisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini untuk memasukkan peraturan yang lebih ketat terhadap perusahaan asing.
Badan tersebut berencana untuk membahas masalah keamanan seputar DeepSeek di Global Privacy Assembly (GPA), yang akan berlangsung di Seoul pada bulan September. Majelis tersebut merupakan salah satu jaringan otoritas perlindungan data global terbesar di dunia, yang beranggotakan Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Korea.
